Undang-undang (UU) NO. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Badan Usaha Milik Negara secara umum adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan. Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara English: Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Nomor: 19: Tahun: 2003: Tentang: BADAN USAHA MILIK NEGARA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 19 Juni 2003: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik. Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman; 5. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. 2003. bahwa Badan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang. Peraturan Terkait a. ATAS. 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Terjemahan Peraturan. 0%. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Perumusan Masalah 1. 10. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. BADAN USAHA MILIK NEGARA. Dalam konsiderans PP Nomor 99 Tahun 2021 juga disebutkan menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan,. Rancangan Undang-Undang tentang. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun. Download: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan. analisis dan evaluasi undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara 2011 download: 99 analisis dan evaluasi rahasia dagang (undang-undang nomo 30 tahun 2000) 2010 download: 100 analisis dan evaluasi undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. PERATURANPEDIA. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungi kami melalui Facebook fb. 19. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memaparkan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel. 2004. kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dery Dragon. UU NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. UMUM. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU Nomor 23 Tahun. 17. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713); UU No. Indeks. dalam Pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Sisdiknas telah menghilangkan atau. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA danUndang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, “. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Peraturan Presiden Nomor Tentang 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, atau yang lebih dikenal dengan UU Sisdiknas, adalah sebuah. 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 19. 36, TLN No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne~ara, Republik Indonesia No~or 4286);. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. bahwa dalam. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 19 Tahun 2013. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251); 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. Mengingat : 1. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. 19, LN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan. 2003. Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); 13. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) dan (2); 3. 19. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan. Hubungi kami melalui Facebook fb. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara. Lampiran file 819 hlm. Cukup jelas Pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 ini mengatur terkait status perusahaan negara yakni Perum dan Persero. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat : 1. 2003/NO. PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka. pdf/1. I. Pasal 20 (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi,. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik. Size of this JPG preview of this PDF file: 364 × 600 pixels. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); Dengan persetujuan . BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 2003/ No. c. 2003. Belum Tersedia. KETENTUAN PENUTUP. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan. 100. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 41 Tahun 1970; dan PP. Tipe Dokumen. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Mengingat : 1. a. Original file (1,275 × 2,100 pixels, file size: 186 KB, MIME type: application/pdf, 54 pages) Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Regulasi lainnya dalam UU ini adalah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah mencabut Undang-Undang. pdf. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 21 TAHUN 2003 (21/2003) TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NOMOR 81 CONCERNING LABOUR. 22, TLN NO. 21. Lembaran Negara RI Tahun 2013. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-UndangUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Urnum (PERUM),. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Mengubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 45 TLN NO. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 19 July 2004. pdf/30. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. 133 DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KETENTUAN PENUTUP. 18. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS. Abstrak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan rumusan, bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dan pengusaha yang memuat unsur pekerjaan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 152, TLN NO. Halaman: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem;Buku ini merupakan himpunan dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, peraturan pemerintahan republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang cara privatisasi perusahaan perseroan (persero). Pengarang. NOMOR 19 TAHUN 2008 . T. TENTANG. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usahan Milik Negara. bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat. Other resolutions: 146 × 240 pixels | 291 × 480 pixels | 466 × 768 pixels | 1,275 × 2,100 pixels. UU NOMOR 40 Tahun 1999 TENTANG PERS. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Oleh: Naufal Abdurrahman Musa NIM: C. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887); 9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 19 TAHUN 2002TENTANGHAK CIPTADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan. Berlaku:19 Juni 2003. UNDANG. Kendati demikian, revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masuk daftar Prolegnas Prioritas,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Objek penelitian ini merupakan studi mengenai penjiplakan karya tulis atau karya ilmiah (skripsi) ditinjau dari Undang-undang No. UNDANG-UNDANG: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Nomor: 19: Tahun: 2003: Nama Peraturan: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA: Pemrakarsa Terjemah Resmi: KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARANOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang. NOMOR 17 TAHUN 2003. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PUTUSAN PERKARA NOMOR 018/PUU-I/2003 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Nomor. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN ATAS BENDA BERGERAK. NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Nomor Peraturan: 19: Jenis / Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat. Halaman ini telah diakses 47326 kali. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. (docx) Peraturan Pemerintah 1. Judul. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. MENU UU. UU No. 19. oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 19. Mencabut Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka: Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik. Undang-undang No. 19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 19 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2003 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 19 Juni. Original file (1,275 × 2,100 pixels, file size: 186 KB, MIME type: application/pdf, 54 pages)UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a.